Tindakan individual regulator keuangan AS meredakan kekosongan akibat kegagalan legislasi di Kongres dalam jangka pendek, tetapi ketidakpastian struktural, termasuk risiko pembalikan kebijakan setelah pergantian pemerintahan, tetap ada.
Dalam laporan terbaru, bank investasi AS JPMorgan menyatakan bahwa tindakan administratif yang diambil regulator utama sebagian mengimbangi dampak negatif dari gagalnya pengesahan rancangan undang-undang struktur pasar aset kripto Senat AS, Clarity Act. Namun, JPMorgan memperingatkan bahwa ketidakpastian politik dan hukum, termasuk kemungkinan pembalikan kebijakan setelah pergantian pemerintahan, akan terus berlanjut selama belum ada landasan hukum permanen yang ditetapkan melalui legislasi Kongres.
Tim riset JPMorgan yang dipimpin Nikolaos Panigirtzoglou menilai bahwa langkah-langkah yang diambil Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dan Office of the Comptroller of the Currency (OCC) membantu menurunkan hambatan masuk pasar bagi investor institusional meskipun terjadi kebuntuan di Kongres. Langkah-langkah utama tersebut mencakup program Innovation Exemption selama lima tahun dari SEC untuk saham bertokenisasi; penerbitan izin National Trust oleh OCC bagi perusahaan stablecoin dan kustodian aset kripto; peninjauan Financial Accounting Standards Board (FASB) mengenai klasifikasi stablecoin tertentu sebagai aset setara kas; serta penjajakan CFTC atas penerapan perdagangan berleverage di platform yang teregulasi.
Namun, tim riset menyatakan bahwa langkah pelonggaran administratif tersebut tidak dapat sepenuhnya menggantikan legislasi. Tanpa undang-undang federal yang dikodifikasi, pendekatan regulasi dapat berubah tajam bergantung pada orientasi pemerintahan. Secara khusus, tim tersebut menganalisis bahwa jika pemilu presiden mendatang menghasilkan pergantian pemerintahan, kebijakan regulasi yang saat ini bersahabat terhadap aset kripto dapat ditinjau ulang secara menyeluruh atau dibatalkan hanya dalam waktu dua tahun. Sengketa hukum terkait tindakan administratif itu sendiri juga disebut sebagai faktor beban yang terus berlanjut, termasuk gugatan Independent Community Bankers of America (ICBA) yang menentang persetujuan OCC atas izin trust bagi perusahaan kripto.
Akibatnya, seiring semakin kecilnya kemungkinan Clarity Act disahkan tahun ini, legislasi komprehensif kemungkinan besar tertunda hingga setelah 2027. JPMorgan menyimpulkan bahwa partisipasi pasar dapat terus berlangsung dalam jangka pendek berkat langkah regulator yang akomodatif, tetapi risiko fundamental baru akan terselesaikan jika Kongres AS pada akhirnya mengesahkan undang-undang struktur pasar yang komprehensif agar industri aset kripto dapat membangun ekosistem jangka panjang yang dapat diprediksi.