UU CLARITY, salah satu rancangan undang-undang utama Amerika Serikat terkait regulasi mata uang kripto, dijadwalkan menjalani pemungutan suara prosedural di Senat pada 15 September. Di tengah proses tersebut, pesimisme di industri terhadap kemungkinan pengesahannya tahun ini semakin meluas.
UU CLARITY membagi kewenangan pengawasan aset digital antara SEC dan CFTC, serta menetapkan persyaratan pendaftaran dan aturan anti-pencucian uang bagi pelaku usaha. Awalnya, rancangan tersebut diupayakan untuk diproses sebelum masa reses Agustus, tetapi jadwalnya tertunda. Isu utama yang masih menjadi perdebatan mencakup boleh tidaknya pemberian imbalan dan bunga atas stablecoin, serta ketentuan etika terkait bisnis mata uang kripto keluarga Presiden Trump.
John D’Arcy, CEO SALT, menilai peluang pengesahan rancangan tersebut sebelum pemilu sela rendah. Andrew Cuomo, mantan gubernur New York, juga memperingatkan bahwa jika Partai Demokrat menguasai DPR di tengah tertundanya pembahasan, konflik regulasi antara Kongres dan pemerintahan dapat berlangsung berkepanjangan.