Pengadilan Tinggi Inggris dan Wales memutuskan bahwa sengketa pemulihan sekitar 61.000 Bitcoin (BTC) yang terkait dengan kasus Qian Zhimin, yang melibatkan pencucian dana dalam jumlah besar antara China dan Inggris, akan diatur oleh hukum China, bukan hukum Inggris. Pengadilan menilai bahwa aktivitas investasi para korban dan konversi dana menjadi Bitcoin terutama berlangsung di China, sehingga dasar hukum klaim kepemilikan juga berada dalam yurisdiksi China.
Akibat keputusan ini, lebih dari 16.000 warga China korban penipuan yang berpartisipasi dalam proses penyitaan dan pemulihan yudisial di Inggris diperkirakan akan kesulitan menerima keuntungan besar yang timbul dari lonjakan harga Bitcoin berdasarkan sistem hukum Inggris. Dalam proses pemulihan perdata di Inggris, masih terdapat kemungkinan untuk memperdebatkan kepemilikan berdasarkan nilai pasar aset saat ini. Namun, setelah hukum China ditetapkan sebagai hukum yang berlaku, sifat dan cakupan klaim kompensasi menjadi terbatas secara mendasar.
Para ahli hukum menganalisis bahwa dalam sistem peradilan China, kepemilikan langsung atas aset virtual atau keuntungan akibat kenaikan harga mungkin tidak diakui. Kompensasi kemungkinan hanya akan dibatasi pada pokok investasi awal dan bunga berdasarkan undang-undang sebagai kerugian nyata. Dengan demikian, perundingan antara pemerintah Inggris dan China mengenai pihak yang akan menyita keuntungan besar dari kenaikan harga yang tersisa setelah pengembalian pokok hasil kejahatan, serta mengenai proporsi aset yang masuk ke kas negara kedua negara, diperkirakan akan menjadi isu utama baru dalam pembahasan diplomatik mengenai pengembalian aset.
Sebelumnya, Qian Zhimin dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara karena diduga mengoperasikan organisasi penipuan penghimpunan dana ilegal berskala besar yang menimbulkan sekitar 130.000 korban, kemudian mengonversi hasil kejahatan tersebut menjadi Bitcoin, menyelundupkannya ke Inggris, dan mencucinya. Saat itu, kepolisian Inggris menyita dan menyimpan lebih dari 61.000 Bitcoin, jumlah terbesar dalam sejarah peradilan untuk satu kasus. Setelah putusan ini, persidangan lanjutan dijadwalkan membahas pembuktian klaim spesifik para korban dan penghitungan jumlah kompensasi.